Arsip Tag: RUU Masyarakat Adat

Pakar Antropologi Hukum Unair: Tanpa UU Masyarakat Adat, 21 Etnik Bisa Punah di IKN

Korire Staurant , Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat belum menyetujui RUU tentang masyarakat adat. Sri Enda Kinasih, pakar antropologi hukum Universitas Erlanga, menilai pemerintah dan anggota DPR tidak menganggap penting persoalan masyarakat adat.

“Komunitas adat dianggap kuno. Memang masyarakat adat mempunyai nilai-nilai magis agama yang dijunjungnya. Dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Kamis, 1 Februari 2024, Enda mengatakan, “Itu yang tidak dipahami pemerintah.

RUU Masyarakat Aborigin atau Hukum Adat telah diusulkan sejak tahun 2003 dan naskah akademisnya disusun pada tahun 2010. Menurut Enda, perselisihan yang melibatkan masyarakat adat muncul karena tidak dibuatnya undang-undang.

Enda mengatakan, intervensi masyarakat adat dan agama diperlukan untuk melegitimasi peraturan tersebut karena pemerintah belum memahami apa itu konsep masyarakat adat. “RUU ini adalah satu-satunya cara bagi negara untuk memahami penduduk asli. “RUU ini tidak berjalan karena tokoh adat, agama, dan ahli tidak diikutsertakan,” ujarnya.

Selama ini, kata Enda, kepentingan negara tampak lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dilakukan atas dasar kepentingan negara, tetapi juga melalui proses dialog bottom-up yang melibatkan masyarakat adat.

“Makanya harus ada dialog saat pembangunan. Tokoh agama, tokoh adat, ulama harus diundang. Misalnya saja di masyarakat Maluku, konsep sasi atau memanen sebelum waktu yang ditentukan dilarang. “Nah, ini tradisi mereka dalam menjaga ekosistem,” ujarnya.

“Pemerintah harus memahami konsep seperti itu, mereka membangun di sini, mereka membangun di sana, mereka membayar kompensasi di sini dan mereka tidak membayar kompensasi di sana. “Tidak sama sekali,” tambah Enda.

Menurutnya, salah satu konsep pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat adalah pembangunan ICN atau Archipelago Capital. Menurut Enda, berkembangnya ICN berpotensi membuat 21 suku bangsa punah.

Dikatakannya, potensi tersebut muncul akibat tidak dilibatkannya masyarakat adat dan kurangnya pemahaman negara terhadap konsep-konsep yang ada di masyarakat.

“Ada 21 suku lho, dan kalau hilang, bukan hanya sukunya saja yang hilang, tapi flora dan faunanya juga ikut hilang. Karena orang zaman dahulu harus memperhatikan ekologi. “Jika kelompok etnis ini hilang, maka tradisi lingkungan juga akan hilang,” ujarnya.

Menurut Enda, negara harus melindungi dan membela masyarakat adat. Sebab seiring berjalannya waktu, komunitas adat di Indonesia sendiri semakin berkurang. Semua itu bukan untuk pembangunan negara, ada kearifan lokal yang perlu dijaga.

Contoh lain dari pengabaian hak-hak masyarakat, kata Enda, adalah masyarakat yang tinggal di hutan tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), padahal mereka sudah tinggal di hutan jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Mereka lahir sebelum itu.” Mereka sudah memiliki tanah tersebut. Adivasis dianggap tidak memiliki hak berupa sertifikat tanah yang dianggap bukan haknya. Tentu saja, ketika sebuah rumah atau sumur dibangun, selalu dicantumkan tanggal pembangunannya. “Ini lebih merupakan sertifikat keaslian dibandingkan sertifikat pemerintah,” katanya.

Selalu update informasi terkini. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan dari Korire Staurant di saluran Telegram “Korire Staurant Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk terhubung. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.

Dua film dokumenter, Dirty Vote dan Yang (Never) Disappeared, diluncurkan menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Baca selengkapnya

LiFePO4 (LFP) atau baterai litium besi fosfat menawarkan sejumlah keunggulan teknis yang menarik. Baca selengkapnya

Bukan hal yang aneh jika mahasiswa mengeluarkan banyak uang untuk UKT. Baca selengkapnya

Top 3 Techno, dimulai dari peringatan dini BMKG di Kabupaten Pantura, visi misi calon presiden terkait masyarakat adat, dan cuaca di jalan darat di Jawa Barat. Baca selengkapnya

Presiden Persatuan Antropologi Indonesia: Mengumpulkan Ikrar Pemimpin Masa Depan untuk Melindungi Nilai Moral dan Pelanggaran HAM Berat Baca Selengkapnya

Luhut kembali menegaskan Elon Musk tertarik berinvestasi di Indonesia. Kali ini di IKN. Baca selengkapnya

Persatuan Antropologi Indonesia menyebutkan 10 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan presiden tahun 2024. Baca selengkapnya

Politik menjelang pemilu hanya berkisar pada pembahasan isu-isu politik yang jauh dari kebutuhan masyarakat adat. Baca selengkapnya

Diakui Ahok, ia diundang oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi lalu menetapkannya sebagai calon Kepala Badan Ibu Kota Kepulauan (OICN). Baca selengkapnya

Otoritas ICN dan Kementerian Perhubungan telah menyelidiki dua bandara di Kalimantan untuk mempersiapkan adopsi taksi terbang. Baca selengkapnya