Arsip Tag: Prof Zainuddin

Heboh Pinjol UKT di ITB, Prof Zainuddin Minta Perhatian Pemerintah

Korire Staurant Jakarta – Anggota Komisi

Perwakilan mahasiswa ditangkap Pinjol Senin (29/1) lalu di Kota Bandung. Jalan Sulanjana Demonstrasi kembali digelar di depan gedung Rektor ITB.

Baca juga: Kelompok Nasional AMIN Kritik Kebijakan ITB yang Memberikan Biaya Pendidikan Melalui Pinjaman.

Prof. Zainuddin Maliki Anggota Komisi X DPR RI. Foto: Sumber Korire Staurant

Protes ini merupakan dampak dari kebijakan kampus yang mendukung perusahaan pinjaman Danacita untuk hanya membayar biaya kuliah atau UKT bagi mahasiswa ITB.

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Bansos Rp 11 T Saat Pemilu 2024; Anie berkata:

Prof. Zainuddin menilai, keputusan ITB untuk menggunakan pembayaran UKT secara online bukanlah solusi yang tepat.

“Pertama, peminjaman terkesan ekonomis. Selain itu, peminjaman membebani mahasiswa dengan hutang pinjaman yang tidak mudah bagi mahasiswa,” kata Profesor Zainuddin Maliki, Rabu (31/1).

Baca: Apa yang dilakukan TT untuk menutupi penyidikan skandal penjualan timah dengan uang sebanyak itu di gudang

Kasus Pinjole muncul karena mahasiswa ITB tidak bisa mengisi Formulir Perencanaan Studi (FRS) di Sistem Informasi Mahasiswa (SIX).

Mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT atau BPP semester I Tahun 2023/2024, sepanjang ingin mencicil melalui pinjaman online, diminta oleh Perguruan Tinggi untuk berhenti studi atau melanjutkan studi.

Perwakilan PAN ini mengatakan, persoalan pinjaman ITB ini patut menjadi perhatian pemerintah.

Banyaknya mahasiswa yang terlilit hutang pendidikan dan pinjaman menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan tinggi di negeri ini secara penuh.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran khususnya untuk pendidikan tinggi merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah.

Seorang politisi dari Jawa Timur mengatakan pemerintah harus menemukan kebijakan yang memungkinkan pendidikan tinggi namun terjangkau.

Model penyaluran APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen yang berjumlah lebih dari Rp 600 triliun dapat memberikan pendidikan yang berkualitas namun terjangkau jika dilaksanakan secara bernilai. Dia berkata.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan, program pembiayaan melalui KIP Kuliah atau KIPK bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang mendapat pinjaman sekolah.

Ia juga mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang program KIP jika anggarannya rendah. Dalam hal ini KIPK diberikan hanya untuk biaya pendidikan saja, tanpa biaya hidup.

Dengan demikian, dapat disisihkan Anggaran yang dapat digunakan untuk menambah jumlah penerima KIPK.

“KIPK hanya berupa biaya pendidikan mahasiswa nasional,” kata Prof Zainuddin.

Di sisi lain, pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap perguruan tinggi swasta.

“Sebagai wujud komitmen dan perhatian terhadap perguruan tinggi swasta, KIPK tetap didukung oleh biaya sekolah dan uang dana,” ujarnya. (minyak/Korire Staurant)