Arsip Tag: Presiden Jokowi

5 Kewajiban Platform Digital di Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jakarta –

Di tahun Perpres ini bertujuan untuk mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital seperti Google, Facebook dan (sebelumnya Twitter) untuk mendukung jurnalisme berkualitas yang dihasilkan oleh perusahaan berita di Indonesia.

Keputusan Presiden tentang Hak Penerbit adalah memajukan teknologi informasi untuk membawa perubahan signifikan dalam praktik jurnalisme berkualitas. Perusahaan platform digital berperan penting dalam distribusi berita yang dihasilkan oleh perusahaan penerbitan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, pelanggaran hak cipta, dan ketidakseimbangan nilai ekonomi.

“Semangat pertama dari Perpres ini adalah kita menginginkan jurnalisme yang berkualitas, yang mengajarkan pembangunan Indonesia. Kita juga ingin menjamin keberlanjutan industri media, kita ingin adanya kerjasama yang adil antara pers dan platform digital,” kata Jokowi dalam konferensi pers nasional yang digelar di Ecoconvention, Ankol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Tanggal 2024 berbicara tinggi-tinggi.

Pasal 5 Perpres Hak Penerbit mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital. Ada 5 kewajiban yang harus dijalankan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, di antaranya perusahaan platform digital wajib tidak memfasilitasi distribusi dan/atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang pers setelah menerima laporan dari outlet pemberitaan yang disediakan media digital. perusahaan platform. Perusahaan platform digital diharapkan dapat memfasilitasi pemberitaan yang dihasilkan oleh perusahaan jurnalisme dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengutamakan bisnis. Perusahaan platform mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.Perusahaan platform digital mempunyai kewajiban untuk berinvestasi sebesar-besarnya dalam merancang algoritma distribusi berita yang memungkinkan terwujudnya jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman dan norma hukum.

Jokowi menegaskan, Perpres tentang hak penerbit tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers. Pemerintah hanya mengontrol hubungan bisnis antara perusahaan penerbitan dan platform digital.

Saya tegaskan hak penerbit lahir dari jurnalis. Pemerintah mengontrol hubungan bisnis antara pers dan platform digital dalam semangat peningkatan kualitas jurnalisme,” ujarnya. dikatakan.

Kami berharap Perpres tentang Hak Penerbitan ini dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan berita dan jurnalisme berkualitas di Indonesia, antara lain: perusahaan penerbitan dapat memperoleh nilai ekonomi yang adil dan jelas dari konten berita yang disebarkan dan didistribusikan melalui platform digital. Kualitas dan kredibilitas berita yang mereka hasilkan telah sesuai dengan kode etik jurnalis dan undang-undang pers. Perusahaan penerbit berpartisipasi dalam pelatihan dan program yang disiapkan oleh perusahaan platform digital, dan mereka mengembangkan kapasitas dan kompetensi jurnalis untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan bertanggung jawab. Perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberitaan dengan mengakses data dan informasi terkait distribusi berita dari perusahaan platform digital. Perusahaan penerbitan dapat mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia. Tonton video “Membayar konten berita itu wajib, Google: kami mempelajari detailnya” (afr/afr)

Cerita Jokowi Banting Tulang Bangun Usaha Mebel, Kerja dari Subuh sampai Malam

Jakarta –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal perjuangannya mendirikan perusahaan. Jokowi sendiri adalah seorang pengusaha sebelum terjun ke dunia politik, menjalankan perusahaan properti.

Jokowi mengatakan, saat menjadi pengusaha, ia suka bekerja keras dan tidak mengenal waktu. Jika teman-temannya biasanya bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, ia bekerja dari subuh hingga senja.

“Saat saya memulai usaha, teman-teman saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau saya ikuti dari jam 8 sampai jam 4, saya kalah bersaing, jadi saya bekerja dari pagi sampai tengah malam,” kata Jokowi di hadapan PNM. . Dealer Mekar di Bekasi, Jumat (16/2/2024).

Kampanye ini efektif dalam mengembangkan bisnis. Di tahun keduanya menjadi pengusaha, Jokowi memperluas pasar produknya hingga ke Jakarta. Kemudian dia bisa mengekspor hasil panennya pada tahun berikutnya.

“Dulu usaha saya hanya satu orang. Tahun kedua saya bisa datang ke Jakarta, tahun ketiga karena kerja keras dan keinginan bekerja saya bisa delivery,” jelas Jokowi.

Bagi nasabah usaha kecil PNM Mekaar, Jokowi punya pesan khusus untuk belajar soal diskon. Menurutnya, jika ingin menjadi wirausaha harus menciptakan citra kepemimpinan.

“Jangan lupakan hukumannya. Jika Anda menjanjikan pembayaran hari Senin, pembayaran hari Senin, setelah pembayaran hari Senin, Anda harus mulai menciptakan situasi pembelajaran.

Kalau memutuskan melunasi pinjaman kecil seperti PNM Mekar, pengusaha kecil sudah terbiasa melunasi pinjaman besar sekaligus, ujarnya.

“Bu, kalau tarik Rp 5 juta, dendanya tetap ada, nanti bisa ditarik kalau masuk bank, bisa tarik Rp 1 miliar, bisa ambil Rp 10 miliar, bisa ambil Rp 100 miliar, karena kamu Biasa hukumannya,” kata Jokowi. (bunuh bunuh)

Heboh Beras Langka, Jokowi: Nanti Saya Tunjukkan Ada atau Tidak!

Jakarta –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merespons kelangkaan beras di pasaran. Katanya, hal itu menunjukkan stok beras saat ini masih banyak.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kelangkaan produk beras di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengajak awak media meninjau stok beras.

“Nanti saya ajak dan tunjukkan ada berasnya atau tidak. Hee. Habis ini saya ajak lihat ada berasnya atau tidak. Ayo,” kata Jokowi usai kunjungannya di acara IIMS 2024, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Jokowi sebelumnya memastikan cadangan beras di Perum Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan beras.

“Beras di Bulog juga ada, medium dan high, selalu ready, selalu ada stok. Tidak perlu khawatir,” kata Jokowi usai mencoblos di TPS 10 Gedung LAN, Jakarta Pusat, Rabu (14/2). /2024. ) kemarin.

Menurut dia, kendala beras nasional hanya pada distribusinya. Misalnya, distribusi di Demak yang rawan banjir besar bisa mengganggu pasokan beras.

“Stok beras Bulogin masih sangat banyak. Ini masalah gangguan pasokan akibat banjir. Misalnya di Demak kemarin seperti itu,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulogin Bayu Krishnamurthy membeberkan jumlah stok beras yang dimiliki pemerintah. Sejauh ini stok beras mencapai 1,18 juta ton. Jumlah tersebut termasuk stok beras bermutu tinggi yang saat ini pasokannya di pasar sedikit.

Totalnya 1,189 juta. Itu saja (termasuk beras pokok), kata Bayu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Jokowi sendiri memerintahkan Badan Pangan Nasional (NFA) Arif Prasetyo Adi untuk memajukan Perum Bulog, PT Tgpinang Raya Food Station, Persatuan Penggilingan Beras dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). , menuangkan beras ke pasar untuk penjualan modern.

50.000 ton beras dari Bulog sudah mulai masuk ke Pasar Perdana Beras Sipinang (PIBC). Ia diperintahkan untuk segera melepas sahamnya ke pasar.

Perintah Presiden untuk menyediakan stok beras terbaik di Bulog, PIBC, BUMD Food Station DKI Jakarta, untuk didistribusikan di pasar modern dan tradisional, kata Arif dalam keterangannya.

Elemen Rakyat Maluku Kompak Mendesak Pusat Jaga Komitmen soal Blok Masela

Korire Staurant – AMBON – Berbagai elemen masyarakat Maluku mengingatkan pemerintah pusat untuk menjaga komitmen politik terhadap pengembangan pabrik blok Masela (pantai).

Hal ini sejalan dengan janji pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi pada 23 Maret 2016 di Bandara Supadio Kalimantan Barat.

Baca Juga: Dear Presiden Jokowi, Permintaan Masyarakat Maluku terhadap Blok Masela

Selain itu, pembangunan Pabrik Pengolahan Tanah Blok Masela menjadi harapan besar bagi masyarakat Maluku untuk keluar dari kemiskinan.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Maluku Sebagai Pusat Pembangunan Ekonomi Nasional” yang diluncurkan Yayasan Solidaritas Nusantara di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura pada Rabu (7/2).

Baca Juga: Angelina Pattiasina: Blok Masela Tak Bisa Dikelola Seperti Gaya Kolonial

Rektor Universitas Pattimura Prof Amban yang mengawali diskusi. Freddie Leiwakabessy, Direktur Yayasan Solidaritas Kepulauan, melengkapi pemaparan yang disampaikan oleh Tokoh Maluku Dipl.-Oek. Kepada Angelina Patty.

Juga bernama mantan Rektor Prof. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi. Dr. J.M. Saptenno, Prof. John Riary, Prof. Bukan Sahusilavan, Dr. Manaf Tatwa (moderator), Mus Uneputti, Vekki Saberlele, Ida Hehanusa, pekerja HMI, Kohati, KKT dan tokoh masyarakat MBD.

Baca Juga: Angelina: Oligarki Tumbuh, Konsentrasi Ekonomi di Tangan Segelintir Orang

Bersamaan dengan itu, banyak guru, akademisi, aktivis pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, aktivis buruh, tokoh agama, tokoh masyarakat dll hadir di Ambona. Disana ada

Mjila dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Kilang Blok Masela tidak bisa ditawar lagi karena merupakan katalis utama bagi pembangunan ekonomi Maluku.

Menurutnya, dorongan besar seperti Block Plant Masela bisa mengangkat Maluku keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Angelina mengatakan kilang tersebut akan memberikan peluang bagi berkembangnya industri petrokimia di Maluku.

“Jangan ulangi kesalahan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di maluku, padahal di maluku tidak ada satu industri pun. Patut kita belajar dari pengalaman Bula yang terjebak kemiskinan padahal sektor manufaktur. Tentang penyalahgunaan sumber daya alam,” kata Angelina.

Angelina mengatakan, pengelolaan Blok Masela saat ini meliputi Inpex, Pertamina, dan Petronas.

Dengan struktur baru ini, menurut Angelina, ada upaya pemerintah untuk mengelola gas Masela melalui kombinasi darat dan laut.

Penanganan seperti itu patut ditolak karena hanya masalah waktu saja, misalnya efisiensi, gas Masela akhirnya ditangani melalui sistem flotasi.

Kita tidak boleh mudah percaya pada perubahan seperti itu. Mereka hanya memindahkannya dari darat ke laut, bukan memindahkan semuanya ke laut. Itu sebabnya kita semua perlu bekerja sama untuk melindunginya,” kata Angelina.

Angelina mengatakan pengalaman blok Tanguh di Papua patut menjadi pembelajaran penting, dimana tidak ada industri di Papua yang memanfaatkan kekurangan gas.

Hal ini tidak boleh terulang di Blok Masela, sehingga kita harus memikirkan untuk memiliki industri yang berbeda di Maluku sehingga Maluku tidak menjadi konsumen produk akhir namun menjadi produsen produk akhir. 3 Permohonan Masyarakat Maluku

Terkait rencana pemerintah membangun kilang minyak di darat dan lepas pantai, Angelina mengatakan pihaknya telah mengumpulkan petisi dari masyarakat Maluku dan mendapat dukungan luas. Dalam petisinya, pemerintah menuntut tiga poin.

Dalam acara tersebut, pejuang Maluku Rhys Mahu membacakan petisi masyarakat Maluku yang disampaikan SH. Permohonan tersebut setidaknya memuat tiga persyaratan.

Pertama, Presiden RI diminta untuk terus dan tetap teguh pada komitmennya terhadap pembangunan 100 persen pabrik Blok Masela di lepas pantai sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2016 dan peresmian Merah Putih. Jembatan Ambon pada 4 Maret 2016. Pada bulan April. Karena resolusi tersebut tidak mengakui penggabungan kilang minyak di darat dan lepas pantai, maka kilang-kilang tersebut tidak boleh dikembalikan ke laut.

Kedua, pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan yang terkait dengan industri minyak dan gas di Maluku, termasuk industrialisasi sektor perikanan dan sumber daya alam lainnya untuk memastikan industri tersebut dikembangkan dan dibangun di Maluku sebagai bagian dari blok gas Masela. upaya hilirisasi di Maluku, minyak, nikel dan mineral lainnya.

Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya alam di Maluku dikelola untuk memutus rantai kemiskinan yang ada.

Ketiga, pemerintah harus memastikan hak-hak penduduk asli Maluku terlindungi di darat dan laut, terutama jika ditegakkan di wilayah tersebut.

Masyarakat adat tidak boleh terusir dari lingkungan dan tanah leluhurnya demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di belahan dunia lain.

Angelina mengatakan penerbitan tanda tangan fisik atas permintaan masyarakat akan tetap menjaga keberadaan pabrik kering blok Masela dan menolak penggabungan darat-laut.

Angelina mengatakan, keinginan untuk mengembangkan kilang di darat memang sejalan dengan semangat pemerintah, sehingga heran jika ada pejabat pemerintah yang mencoba berperan dalam pengembangan kilang blok Masela di akhir periode ini.

“Perlu kita ingatkan kepada pemerintah untuk tidak main-main, karena semua orang di Maluku mengetahui komitmen pemerintah untuk membangun kilang di darat, sehingga perubahan apa pun yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan Maluku pasti akan membawa manfaat yang tiada habisnya. Ini tidak baik. Untuk pengembangan investasi ,” kata Angelina.

Mantan anggota KHDR RI ini mengatakan, keinginan mengembangkan kilang merupakan hal yang wajar karena masyarakat Maluku berhak menikmati kesejahteraan sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia.

Maluku tidak membutuhkan kekayaan dari daerah lain. Maluku dimiskinkan sebagai sumber kekayaan alam, karena kekayaan dibawa dari Maluku ke berbagai tempat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah lain.

Menurut SKK Migas, investasi di blok Masela mencapai Rp324 triliun, jelas Angelina. Pendapatan pemerintah dari blok Masela sangat besar, sekitar Rp 586 triliun.

Sedangkan maluku sekitar 39,5 triliun tersebar di Maluku. Angelina mengatakan pemerintah harus bertindak adil karena Maluku merupakan daerah tertinggal dan miskin. Episode Block harus menjadi dorongan besar untuk mengangkat Maluku keluar dari kemiskinan.

Angelina berharap kehadiran pabrik blok Masela dapat memberikan peluang bagi berkembangnya industri berbasis gas di Maluku. Sektor ini jelas akan memberikan dampak perekonomian yang sangat besar, membuka peluang usaha yang sangat besar.

Hal ini berarti bahwa Maluku tidak terlalu padat penduduknya dan dengan adanya industri di Maluku, maka maluku mampu untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, ada pula elite yang hanya puas dengan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidak mengubah apa pun.

Jika besaran PDRB rendah maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berpengaruh. Besaran PDRB Maluku sangat kecil dibandingkan daerah lain, sehingga indikator pembangunan hanya sekedar capaian saja, namun tidak meningkatkan perekonomian masyarakat.

Angelina menjelaskan, intinya distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dengan demikian, jika aturan mengenai masalah ini tidak diubah, maka Maluku akan tetap berada dalam kemiskinan karena sistem tersebut akan mempersulit Maluku untuk keluar dari kemiskinan karena adanya praktik yang tidak adil. (sam/jpnn) Ayo tonton juga video ini!