Arsip Tag: pinjaman online

Pinjol untuk Bayar Kuliah, Kemendikbud: Tak Boleh Ada yang Putus Kuliah karena Masalah Ekonomi

Korire Staurant, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengingatkan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif kepada setiap mahasiswanya. Demikian dilansir Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menyusul viralnya pemberitaan Institut Teknologi Bandung atau kampus ITB yang bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online atau pinjol untuk membayar SPP mahasiswa.

“Tidak boleh ada anak yang bisa melanjutkan studi hanya karena alasan ekonomi,” kata Plt Dirjen Dikti, Ristek, Nizam.

Nizam mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan dukungan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah yang jumlah dan sasarannya terus meningkat setiap tahunnya.

“Anggaran KIP Perguruan Tinggi tahun 2023 sebesar 11,7 triliun dialokasikan untuk 893.005 mahasiswa, sedangkan tahun 2024 sebesar 13,1 triliun dialokasikan untuk 964.946 mahasiswa,” kata Nizam.

Diakui Nizam, dukungan melalui KIP Kuliah tidak mencakup semua orang. Oleh karena itu, Kemendikbud berharap kampus dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan melalui kerja sama semua pihak.

“Lulusan mendapatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari mitra bisnis dan industri di dunia serta dukungan dari dunia perbankan dan lembaga keuangan dengan program yang tidak memberatkan,” kata Nizam.

Nizam juga mengingatkan PTN untuk mencari solusi sistem pendanaan mahasiswa yang aman dari perbudakan utang.

“Kami meminta kampus mencari solusi skema pendanaan yang sehat, aman dan tidak memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi mahasiswa, serta melindungi mahasiswa dari perbudakan utang,” ujarnya.

Pilihan Editor: Gerakan salut 4 jari marak di media sosial jelang pemungutan suara, apa maksudnya?

Tim peneliti ITB memastikan proses terjadinya pusaran angin kencang di Rancaekek pada 21 Februari 2024 sama dengan terjadinya angin puting beliung. Baca selengkapnya

Sekelompok monyet ekor panjang berlarian di atap rumah warga di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Pertanda bencana alam? Baca selengkapnya

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memperpanjang masa pendaftaran calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri jalur SNBP. Baca selengkapnya

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusung Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar sebagai calon Pilgub DKI. Ini profilnya. Baca selengkapnya

BSI dan Ikatan Alumni IPB bekerja sama meluncurkan dana tunai untuk membantu mahasiswa terhindar dari utang. Baca selengkapnya

KPPU memanggil UKT Pinjol atas nama mahasiswa. Apa yang sedang dibicarakan? Baca selengkapnya

AGV CTT merupakan kontribusi ITB dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas logistik di Indonesia. Baca selengkapnya

Program doktor terapan diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 20 Februari. Memperhatikan persyaratan, silabus dan hasil akhir yang diharapkan. Baca selengkapnya

OJK mengenakan sanksi administratif kepada peminjam yang tidak mematuhi aturan tersebut. Baca selengkapnya

Sebelumnya, ICT Institute meminta KPU RI menjelaskan perbedaan penggunaan data center antara domain KPU dan Sirekap. Baca selengkapnya

Kerja Sama dengan Pinjol, ITB Mengaku Tak Ambil Keuntungan Selain UKT

Korire Staurant, Bandung – Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan pihak kampus tidak memanfaatkan kerja sama dengan Danacita, perusahaan teknologi finansial penyedia pinjaman online (pinjol). Disebutkan, kerja sama tersebut hanya bertujuan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala keuangan.

“Tidak ada manfaatnya.” “Bukan ITB yang memberikan pinjaman, kami sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari kemitraan dengan Danacita,” kata Wakil Direktur Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh saat konferensi – konferensi pers, Rabu, 31 Januari 2024.

Dikatakannya, kerja sama ITB dengan Danacita terjalin melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 10 Agustus 2023. Danacita, kata Abduh, merupakan pengembang kredit teknologi yang diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

“Beri nilai karena salah satunya adalah memberikan sesuatu yang tidak didapatkan orang lain,” ujarnya.

Ia pun mengaitkan alasan kerja sama di pasar pinjaman. Kemitraan ini, kata Abduh, membuat ITB semakin percaya diri.

“Siswa harus meminjam secara online dari tempat lain yang tidak dapat kita kendalikan,” katanya mengacu pada kemampuan mengakses data. Akses ini memungkinkan ITB mengetahui mahasiswa mana saja yang mengajukan pinjaman beserta biayanya.

CFO ITB Anas Ma’rouf menambahkan Danacita merupakan fintech yang dikhususkan untuk pendidikan. Jumlah yang dipinjam, menurutnya, dibatasi sesuai besarnya UCT mahasiswa.

Berdasarkan informasi yang Anas berikan, ada sepuluh mahasiswa ITB yang baru saja meminjam uang ke Danacite pada Januari ini. Mahasiswa tingkat sarjana atau pascasarjana disebut meminjam uang sekolah (UKT) maksimal yakni Rp 12,5 juta.

“Ada juga mahasiswa S2 ITB yang meminjam sekitar 17-18 juta rupiah,” kata Anas seraya menambahkan bahwa jumlah pinjaman yang diterima Danacita segera ditransfer ke ITB.

Peminjam tidak menerima jumlah pinjaman. Namun, setelah pindah ke Danacita, siswa dapat memverifikasi status akademiknya sepenuhnya. Selain itu, pinjaman Danacita, menurut Anas, harus mendapat persetujuan orang tua atau wali siswa.

Menurut Anas, sepuluh mahasiswa penerima pinjaman tersebut hanya sebagian kecil dari total pemohon. “Lebih banyak orang yang ditolak daripada diterima,” ujarnya.

Anas mengatakan selain Danacita, ITB juga menjalin kerja sama dengan 8 bank mitra. Secara total, tiga bank menawarkan pinjaman tanpa bunga. “Tidak ada unsur komersial dalam kemitraan ini. Kami tidak mendapatkan apa pun dari mitra kami, kami hanya mendapatkan UCT.”

Pilihan Editor: Intensitas curah hujan di Jabadetabek lebih tinggi di bagian utara, lihat peta dan data ini

Beberapa kalangan menghimbau masyarakat untuk waspada dan waspada serta tidak menggunakan pinjaman atau kartu kredit ilegal. Baca selengkapnya

Seringkali mahasiswa harus mengeluarkan biaya besar untuk UKT yang tidak terjangkau. Baca selengkapnya

Salman Charitable House mengalokasikan dana Zakat Gajah untuk mengatasi permasalahan utang biaya pendidikan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Baca semuanya

Petisi, keputusan, dan manifesto digunakan oleh civitas akademika untuk menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Jokowi. Identifikasi kata-katanya 3. Bacalah secara lengkap

Para dosen dan pengajar di kampus mengkritik Jokowi, termasuk puluhan kampus yang menyebutkannya. Baca selengkapnya

Berbagai institusi akademis terus mengkritisi Jokowi jelang pemilu 2024. “Guru besar dan akademisi adalah pertahanan terakhir demokrasi,” kata Adi Praitna. Baca selengkapnya

Komisi Persaingan Usaha atau KPPU telah memperluas penyelidikannya terhadap dugaan kartel pinjaman. Mengapa? Baca selengkapnya

Komisi Kompetisi (CPC) turun tangan setelah beberapa kasus biaya sekolah dibayar dengan pinjaman. Baca selengkapnya

Pilihan untuk membayar UKT dengan pinjaman masih menjadi kontroversi. Pemerintah dinyatakan lalai dalam memberikan pinjaman mahasiswa tanpa bunga berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sejak tahun 2012. Baca selengkapnya

Anjes Baswedan dan Ganjar Pranava bicara soal mahalnya UKT yang menyulitkan mahasiswa berdebat calon presiden. Demikian penjelasan mengenai biaya kuliah tunggal. Baca selengkapnya

Heboh Pinjol UKT di ITB, Prof Zainuddin Minta Perhatian Pemerintah

Korire Staurant Jakarta – Anggota Komisi

Perwakilan mahasiswa ditangkap Pinjol Senin (29/1) lalu di Kota Bandung. Jalan Sulanjana Demonstrasi kembali digelar di depan gedung Rektor ITB.

Baca juga: Kelompok Nasional AMIN Kritik Kebijakan ITB yang Memberikan Biaya Pendidikan Melalui Pinjaman.

Prof. Zainuddin Maliki Anggota Komisi X DPR RI. Foto: Sumber Korire Staurant

Protes ini merupakan dampak dari kebijakan kampus yang mendukung perusahaan pinjaman Danacita untuk hanya membayar biaya kuliah atau UKT bagi mahasiswa ITB.

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Bansos Rp 11 T Saat Pemilu 2024; Anie berkata:

Prof. Zainuddin menilai, keputusan ITB untuk menggunakan pembayaran UKT secara online bukanlah solusi yang tepat.

“Pertama, peminjaman terkesan ekonomis. Selain itu, peminjaman membebani mahasiswa dengan hutang pinjaman yang tidak mudah bagi mahasiswa,” kata Profesor Zainuddin Maliki, Rabu (31/1).

Baca: Apa yang dilakukan TT untuk menutupi penyidikan skandal penjualan timah dengan uang sebanyak itu di gudang

Kasus Pinjole muncul karena mahasiswa ITB tidak bisa mengisi Formulir Perencanaan Studi (FRS) di Sistem Informasi Mahasiswa (SIX).

Mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT atau BPP semester I Tahun 2023/2024, sepanjang ingin mencicil melalui pinjaman online, diminta oleh Perguruan Tinggi untuk berhenti studi atau melanjutkan studi.

Perwakilan PAN ini mengatakan, persoalan pinjaman ITB ini patut menjadi perhatian pemerintah.

Banyaknya mahasiswa yang terlilit hutang pendidikan dan pinjaman menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan tinggi di negeri ini secara penuh.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran khususnya untuk pendidikan tinggi merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah.

Seorang politisi dari Jawa Timur mengatakan pemerintah harus menemukan kebijakan yang memungkinkan pendidikan tinggi namun terjangkau.

Model penyaluran APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen yang berjumlah lebih dari Rp 600 triliun dapat memberikan pendidikan yang berkualitas namun terjangkau jika dilaksanakan secara bernilai. Dia berkata.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan, program pembiayaan melalui KIP Kuliah atau KIPK bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang mendapat pinjaman sekolah.

Ia juga mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang program KIP jika anggarannya rendah. Dalam hal ini KIPK diberikan hanya untuk biaya pendidikan saja, tanpa biaya hidup.

Dengan demikian, dapat disisihkan Anggaran yang dapat digunakan untuk menambah jumlah penerima KIPK.

“KIPK hanya berupa biaya pendidikan mahasiswa nasional,” kata Prof Zainuddin.

Di sisi lain, pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap perguruan tinggi swasta.

“Sebagai wujud komitmen dan perhatian terhadap perguruan tinggi swasta, KIPK tetap didukung oleh biaya sekolah dan uang dana,” ujarnya. (minyak/Korire Staurant)