Arsip Tag: mahasiswa ITB

ITB Pertahankan Kerja Sama dengan Danacita, Warek: Jangan Coba Memutarbalikkan Kata-kata

Korire Staurant, Jakarta – Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan akan terus menjalin kerja sama dengan PT Inclusive Finance Group (Danacita) sebagai salah satu pilihan pembayaran biaya pendidikan (UKT) terpadu bagi mahasiswa.

Tidak (kerja sama akan dihentikan) karena tidak ada masalah dengan praktik yang diterapkan karena ini pasar, kata Wakil Perdana Menteri Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pembangunan ITB Muhammad Abduh di Bandung, Rabu, 31 Januari 2024 ekspres.

Abduh menambahkan, pihaknya memberikan peluang bagi lembaga financial technology (fintech) lain di Indonesia untuk bermitra dengan ITB sebagai salah satu pilihan mahasiswa dalam membayar biaya UKT.

“Kalau kita lihat, fintech itu inovasi dan kita juga perlu mengontrol Indonesia agar fintech eksternal tidak masuk ke Indonesia, itu sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa kerjasama dengan Danacit ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang mempunyai kendala dalam membayar UKT, dan ITB tidak mengambil keuntungan sama sekali dari kerjasama tersebut.

“Jangan coba-coba memutarbalikkan kebenaran, Danacita itu proyek kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang kesulitan keuangan, tidak ada hubungannya dengan pendapatan ITB, pendapatan ITB itu saat mahasiswa membayar,” ujarnya.

Meski begitu, Abduh menekankan pentingnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga fintech lain di Indonesia. Tentu saja apa yang boleh dan tidak boleh, OJK harus hadir. Sikap OJK itu sangat penting, kata Abduh.

Sementara itu, CFO ITB Anas Ma’ruf menjelaskan, dalam proses pelaksanaan Danacit terlebih dahulu dilakukan screening ketat terhadap mahasiswa peminjam uang di lembaga keuangan tersebut.

Karena tidak ada jaminan dalam sistem peminjaman ini, maka Danacita pasti akan melakukan pemeriksaan ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacite akan langsung ditransfer ke rekening kampus institusi dan bukan ke rekening pribadi mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk pinjaman akan ditransfer langsung ke ITB dan bukan melalui mahasiswa. Dengan begitu, setelah transfer selesai, mahasiswa bisa langsung mengecek status akademik mahasiswa yang membayar UKT,” ujarnya.

Sebelumnya ramai di media sosial kampus ITB yang menawarkan layanan pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswanya untuk membayar biaya UKT. Informasi tersebut dibagikan media sosial X dengan nama akun @ITBfess.

Dalam narasi media sosial, layanan tersebut diberikan oleh ITB yang bekerja sama dengan Danacit yang memberikan pendanaan kepada mahasiswa.

Pilihan Editor: Mahford M.D. menjawab pertanyaan tentang penggantinya

OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada peminjam yang tidak mematuhi aturan tersebut. Baca selengkapnya

Sebelumnya, ICT Institute meminta KPU Indonesia menjelaskan perbedaan penggunaan data center antara domain KPU dan Sirekap. Baca selengkapnya

Aplikasi Sirekap pertama kali dikembangkan ITB pada tahun 2020 dan dianggap menjadi sumber kebingunan dan kecurangan pada pemilu 2024. Baca selengkapnya

Kebaruan Sirekapa yang dikembangkan ITB adalah kemampuan aplikasinya dalam membaca atau menerjemahkan angka. Baca selengkapnya

3 berita teknologi terkini Senin pagi 19 Februari 2024, dimulai dari berita cuaca BMKG kemarin. Baca selengkapnya

Dosen ITB Agung Harsoyo mendukung evaluasi komprehensif dan perbaikan Sistem Informasi Ulang atau Sirekap karena permasalahannya. Baca selengkapnya

Untuk saat ini penyebab error tersebut belum dapat disimpulkan ketika Sirekap membaca data dari tabel C1. Baca selengkapnya

3 Berita Teknologi Terbaru Minggu Pagi 18 Februari 2024. Di atas adalah artikel tentang Sistem Informasi Peragaan Ulang atau Sirekapu. Baca selengkapnya

Pakar IT ITB menilai kesalahan pada sistem Sirekap tidak bisa dibenarkan. Baca selengkapnya

KPU mengakui, ada perbedaan antara jumlah sementara di Formulir C dengan hasil yang ditunjukkan Sirekap di ribuan TPS. Baca selengkapnya

Heboh Pinjol UKT di ITB, Prof Zainuddin Minta Perhatian Pemerintah

Korire Staurant Jakarta – Anggota Komisi

Perwakilan mahasiswa ditangkap Pinjol Senin (29/1) lalu di Kota Bandung. Jalan Sulanjana Demonstrasi kembali digelar di depan gedung Rektor ITB.

Baca juga: Kelompok Nasional AMIN Kritik Kebijakan ITB yang Memberikan Biaya Pendidikan Melalui Pinjaman.

Prof. Zainuddin Maliki Anggota Komisi X DPR RI. Foto: Sumber Korire Staurant

Protes ini merupakan dampak dari kebijakan kampus yang mendukung perusahaan pinjaman Danacita untuk hanya membayar biaya kuliah atau UKT bagi mahasiswa ITB.

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Bansos Rp 11 T Saat Pemilu 2024; Anie berkata:

Prof. Zainuddin menilai, keputusan ITB untuk menggunakan pembayaran UKT secara online bukanlah solusi yang tepat.

“Pertama, peminjaman terkesan ekonomis. Selain itu, peminjaman membebani mahasiswa dengan hutang pinjaman yang tidak mudah bagi mahasiswa,” kata Profesor Zainuddin Maliki, Rabu (31/1).

Baca: Apa yang dilakukan TT untuk menutupi penyidikan skandal penjualan timah dengan uang sebanyak itu di gudang

Kasus Pinjole muncul karena mahasiswa ITB tidak bisa mengisi Formulir Perencanaan Studi (FRS) di Sistem Informasi Mahasiswa (SIX).

Mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT atau BPP semester I Tahun 2023/2024, sepanjang ingin mencicil melalui pinjaman online, diminta oleh Perguruan Tinggi untuk berhenti studi atau melanjutkan studi.

Perwakilan PAN ini mengatakan, persoalan pinjaman ITB ini patut menjadi perhatian pemerintah.

Banyaknya mahasiswa yang terlilit hutang pendidikan dan pinjaman menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan tinggi di negeri ini secara penuh.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran khususnya untuk pendidikan tinggi merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah.

Seorang politisi dari Jawa Timur mengatakan pemerintah harus menemukan kebijakan yang memungkinkan pendidikan tinggi namun terjangkau.

Model penyaluran APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen yang berjumlah lebih dari Rp 600 triliun dapat memberikan pendidikan yang berkualitas namun terjangkau jika dilaksanakan secara bernilai. Dia berkata.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan, program pembiayaan melalui KIP Kuliah atau KIPK bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang mendapat pinjaman sekolah.

Ia juga mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang program KIP jika anggarannya rendah. Dalam hal ini KIPK diberikan hanya untuk biaya pendidikan saja, tanpa biaya hidup.

Dengan demikian, dapat disisihkan Anggaran yang dapat digunakan untuk menambah jumlah penerima KIPK.

“KIPK hanya berupa biaya pendidikan mahasiswa nasional,” kata Prof Zainuddin.

Di sisi lain, pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap perguruan tinggi swasta.

“Sebagai wujud komitmen dan perhatian terhadap perguruan tinggi swasta, KIPK tetap didukung oleh biaya sekolah dan uang dana,” ujarnya. (minyak/Korire Staurant)