Arsip Tag: Listrik

Skema Jual Beli Listrik PLTS Atap Dihapus, ESDM: Tetap Ada Insentif

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen) Nomor tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. 2 hingga tahun 2024 telah mengeluarkan revisi aturan mengenai PLTS di atap rumah yang terhubung dengan jaringan listrik. Pemanfaatan Umum (IUPTLU). Aturan ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencakupan PLTS yang terkoneksi dengan jaringan listrik pemegang IUPTL untuk kepentingan umum.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dalam revisi aturan tersebut, rencana jual beli listrik dengan memasang PLTS di atap rumah dihilangkan. Meski demikian, Dadan mengatakan pemerintah tetap akan mendorong pemasangan PLTS Atap.

Dijelaskannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri yang mengatur bahwa tambahan energi listrik dari sistem PLTS Atap yang masuk ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penetapan harga tagihan listrik pelanggan PTLS Atap.

“Tidak ada impor dan ekspor listrik, tapi kami punya insentif. Oleh karena itu, konsumen yang memasang PLTS di atap tidak dikenakan biaya, ada biaya penahan dan lain-lain. Penjelasannya, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Sabtu (24/2/2024).

Ditambahkannya, Pasal 47 beleid tersebut juga menyebutkan sistem PLTS Atap yang beroperasi dan tersambung dengan jaringan pemegang IUPTLU, dinyatakan berlaku selama 10 tahun untuk ekspor dan impor tenaga listrik setelah mendapat persetujuan dari pemegang IUPTLU. IUPTLU.

Selanjutnya, bagi pelanggan PLTS Atap yang telah mendapat persetujuan pemegang IUPTLU namun belum beroperasi sebelum berlakunya peraturan menteri ini, ketentuan mekanisme perhitungan ekspor dan impor tenaga listrik serta biaya kapasitas akan berlaku sampai dengan tanggal 10. tahun setelah mendapat persetujuan dari pemegang IUPTLU.

Dadan mengatakan peraturan baru ini akan menerapkan sistem kuota, mengingat PT PLN (Persero) harus menjamin kualitas listrik yang andal untuk disalurkan ke masyarakat dan industri. Sistem kuota tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, dimana kuota pengembangan sistem PLTS disusun oleh pemegang IUPTLU dengan memperhatikan arah kebijakan energi nasional, perencanaan dan pelaksanaan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, serta serta ketentuan Peraturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Keandalan sistem. (Kode Jaringan) Pemegang IUPTLU diperpanjang setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun.

Kuota pembangunan PLTS Atap sudah diusulkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dengan tembusan Dirjen EBTKE, yang selanjutnya akan dievaluasi dan ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan, ujarnya.

Dadan mengatakan, mengingat konsumsi listrik industri relatif stabil, pemerintah akan mendorong penggunaan PLTS Atap untuk industri. Langkah ini juga bertujuan untuk mencapai target pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik atap sebesar 3,6 gigawatt pada tahun 2025.

“Industrinya kita dorong, karena base loadnya dan skalanya besar. Targetnya kita tidak turunkan, tujuannya mencapai pagu PLTS 3,6 GW pada tahun 2025, tapi kita masih menunggu, masih berdiskusi, masih memastikan kuota mana yang akan masuk tahun ini, karena itu ada kaitannya dengan kehandalan. sistem PLN,” ujarnya

Belajar dari Vietnam, Revisi Aturan PLTS Atap Hindari Kerugian Negara

Korire Staurant, Jakarta Pengamat kebijakan publik Agus Pambazio menilai persetujuan pemerintah terhadap revisi Peraturan Menteri Nomor 1 terkait penggunaan PLTS atap 26/2021 berpotensi menghindarkan negara dari berbagai jenis kerugian besar seperti yang dialami. oleh Vietnam.

“Kalau aturan ini tidak diubah maka biaya keuangan pemerintah akan bertambah. Misalnya Vietnam, karena tidak berjalan baik dan menimbulkan kerugian maka negara tersebut akan menghentikan PLTS pada tahun 2021 hingga 2030,” kata Agus, Kamis (15/2). /2024).

Agus menjelaskan, pajak negara hilang ketika negara harus membeli listrik dari PLTS Bam. Namun amandemen yang disetujui Presiden telah menghapus skema jual beli listrik antara pemilik PLTS Bam dan negara, sehingga tidak ada kerugian negara,” ujarnya.

Agus mengatakan Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam yang plafon APBN-nya hancur akibat penerapan PLTS. Saat itu, Vietnam, salah satu negara di Asia Tenggara yang secara agresif menggunakan PV surya atap, akhirnya mencabut peraturannya.

Di Vietnam, diketahui akan ada tambahan kapasitas sekitar 8 GW untuk PV atap dan sekitar 8 GW untuk pembangkit listrik tenaga surya dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu 2019-2020. Namun, hal ini menimbulkan masalah baru bagi sistem ketenagalistrikan Vietnam. Pada akhirnya, Vietnam Electric/EVN harus menanggung pil pahit sebagai pemrakarsanya.

Dia menjelaskan, perlu diketahui bahwa sanksi pemerintah terhadap PLTS atap akan menyelesaikan banyak permasalahan. “Khusus jual beli listrik membuat pemerintah harus menambah PLTS Atap,” kata Agus. Aturan yang Diubah

Untuk itu, Agus berharap revisi aturan yang telah disetujui pemerintah untuk memperkirakan risiko kerugian negara bisa dilakukan secepatnya. Dia mengatakan, penting untuk memastikan bahwa negara tidak dirugikan.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, ketergantungan terhadap cuaca atau cuaca menjadi salah satu kelemahan pembangkit listrik tenaga surya, kata Agus. Sehingga, kondisi ini merusak keandalan listrik sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengembangan dan perluasan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan harus dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara.

“Pada COP28 baru-baru ini di Dubai, saya tidak melihat negara-negara maju secara serius menerapkan transisi energi ke energi terbarukan. Ia menyimpulkan: “Uni Eropa telah memulai kembali pembangkit listrik tenaga batu bara. Rusia melakukannya ketika menghentikan pasokan gas.”

Direktur Eksekutif CESS (Pusat Kajian Ketahanan Energi) Ali Achmudi Achik tentang PLTS Rooftop Keputusan Kementerian ESDM no. 26/2021 menilai positif pembatalan skema Jual Beli Tenaga Listrik (Ekspor-Impor). Tentang stabilitas dan keandalan tenaga listrik bagi masyarakat.

Ali menjelaskan, dengan menghapus skema jual beli listrik, pemerintah tetap bisa menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik ke masyarakat.

Perlu diketahui, jika PLTS membeli listrik dari atap rumah dan menjualnya ke jaringan dan transmisi milik negara, maka ada risiko terganggunya sistem ketenagalistrikan karena listrik yang dihasilkan PLTS terutama bergantung pada sinar matahari, ujarnya, Selasa (13/2). 2024): “Kalau angin bertiup, listrik pasti mati.”

Menurut dia, pembatalan skema jual beli akan berdampak sangat positif terhadap tata kelola energi karena merupakan sistem ketenagalistrikan sederhana yang dibangun secara mandiri oleh sistem ketenagalistrikan negara dan PLTS Atap.

Dalam hal ini, harus lebih berhati-hati dalam menyediakan sistem ketenagalistrikan kepada masyarakat, katanya.

Ali menjelaskan, bagian terpenting dalam sistem ketenagalistrikan tanah air adalah jaringan dan transmisi. Ali mengatakan jika jaringan dan transmisi digunakan atas nama liberalisasi, pemerintah tidak akan berperan dalam penyediaan listrik.

Dengan tidak adanya skema jual beli listrik dalam aturan yang diubah, kelebihan listrik dari PLTS Atap tidak dapat dialihkan atau ditagihkan ke sistem jaringan negara, katanya. Berdasarkan aturan sebelumnya, pengguna PLTS atap tahu bahwa mereka dapat mentransfer kelebihan listrik melalui jaringan listrik negara.

Jadi negara diminta membeli atau membayar tambahan listrik saat itu. Ini konyol, karena negara tidak ada kebutuhan mendesak untuk membeli listrik dari PLTS Atap, ujarnya.

Seiring dengan revisi aturan PLTS Atap, Ali menyoroti klausul atau klausul pembangkit listrik yang rencananya akan dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

“Pelaksanaan proyek ini akan menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama dalam menentukan tarif listrik ke depan dan tentunya listrik kepada masyarakat. Untuk keandalannya,” tutupnya.

Bulan K3, PLN Group Jamin Keselamatan Kerja Jadi Prioritas

Korire Staurant, Jakarta Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan keselamatan kerja dalam seluruh proses bisnis menjadi prioritas kerja. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu kunci pemenuhan kebutuhan energi pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan sebagai Subholding PLN yang mengemban tugas menjamin rantai pasokan energi utama di Indonesia, penerapan K3 menjadi prinsip utama agar seluruh pasokan energi utama dapat terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah. semua generator.

“PLN EPI selalu siap berkontribusi dalam penerapan prinsip K3 di seluruh proses bisnis sebagai prioritas kerja. Budaya keselamatan harus menjadi bagian dalam kehidupan kerja,” kata Iwan, Senin (12/2/2024).

Direktur Pengelolaan dan Administrasi Human Capital PLN EPI Dedeng Hidayat mengatakan seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan penerapan sistem manajemen terkait penerapan K3 di PLN EPI Group sesuai dengan industri dan proses bisnis masing-masing entitas. , dengan mematuhi seluruh peraturan hukum dan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terkait dalam hal pemantauan dan instruksi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan K3 untuk mencapai Zero Accident di lingkungan PLN EPI Group.

“Kami tidak pernah gagal dalam komitmen kami untuk mengedepankan keselamatan kerja dan meningkatkan kesadaran budaya K3 Zero Accident dalam setiap proses bisnis yang dijalankan, karena tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan budaya K3, PLN EPi juga telah menetapkan komitmen keselamatan kerja pada seluruh proses bisnis sebagai prioritas kerja. Hal tersebut diwujudkan dalam apel bersama PLN EPI Group dalam rangkaian bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2024 yang bertempat di tempat kerja PLN Energi Gas Tanjung Batu Kalimantan Timur dan mengusung tema Penanaman K3, Sehat dan Aman dalam Bekerja, Pemeliharaan. keberlanjutan bisnis

Selain melaksanakan Seruan Bersama, PLN EPI juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangkaian peringatan bulan K3 nasional tahun 2024, antara lain, Penyadaran, Pemahaman dan Pencegahan IMS-HIV/AIDS di tempat kerja, Penyadaran Pemahaman K3 di tempat kerja. lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penertiban seperti pemeriksaan peralatan sistem pemadam kebakaran, peralatan kebakaran dan P3K, serta kerjasama dengan anak perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Kapal dan Pencegahan Pencemaran Laut.

Diharapkan dalam rangkaian kegiatan ini seluruh pegawai PLN EPI Group dan pekerja outsourcing dapat meningkatkan pemahaman tentang K3 dan menerapkannya pada diri sendiri dan lingkungannya.

PT PLN (Persero) mendukung hilirisasi mineral dengan memberikan tambahan daya sebesar 60 Megavolt Ampere (MVA) untuk smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

Sebelumnya, pada September 2023, PLN juga menyediakan daya listrik tahap I sebesar 30 MVA.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai komoditas mineral dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“PLN menyadari ketersediaan listrik menjadi faktor penting bagi kegiatan industri. Khususnya bagi industri hilir mineral yang membutuhkan listrik dengan daya yang efisien dan andal,” kata Darmawan, Jumat (9/2/2024). kesiapan PLN

Darmawan menegaskan, pihaknya siap memenuhi kebutuhan listrik sektor industri mineral yang terus meningkat setiap tahunnya. Komitmen ini sejalan dengan misi PLN yang tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat, namun juga mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

“Ketersediaan energi listrik menjadi faktor penting dalam berbagai sektor usaha dan industri. PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dengan tingkat keandalan yang tinggi. Hal itu dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen, termasuk sektor industri peleburan,” . dia berkata.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID) Agus Kuswardoyo menjelaskan, penyaluran listrik ke PT Freeport Indonesia di KEK Jawa Timur dilakukan tahap IV. Rinciannya, tahap I sebesar 30 MVA, tahap II sebesar 60 MVA, tahap III sebesar 110 MVA, dan tahap IV sebesar 170 MVA.

“PLN akan terus mempercepat penambahan pasokan tahap III dan tahap IV yang akan terealisasi pada tahun 2024,” jelas Agus.

Project Management Officer PT Freeport Indonesia, Alan Hamertton mengapresiasi layanan PLN yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan PT Freeport Indonesia di KEK Jawa Timur. Kolaborasi positif ini diakui mampu meningkatkan operasional bisnis.

Terima kasih PLN, kebutuhan listrik untuk operasional kami meningkat dan sejalan dengan komitmen awal PLN untuk memberikan respon cepat dan menyediakan pasokan listrik yang andal, tutupnya.

3 Cara Mematikan Bunyi Token Listrik agar Tidak Mengganggu

Korire Staurant , Jakarta – Banyak masyarakat Indonesia yang memilih penyediaan listrik dengan sistem token karena lebih praktis dan aman dari risiko pemadaman listrik jika pelanggan terlambat membayar.

Selain itu, sistem pengisian token listrik juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat dalam hal konsumsi listrik.

Namun kekurangan dari sistem token listrik adalah bunyi token yang muncul ketika kuota listrik habis. Hal ini tentu sangat mengganggu, apalagi jika suara detak tersebut berasal dari tetangga yang tidak menempati rumah tersebut.

Untuk mengatasinya, Anda perlu mengetahui cara mematikan suara token listrik. Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mematikan suara token listrik. Cara mematikan suara token listrik 1. Dengan kode 812

Cara pertama untuk melakukannya adalah dengan menghubungi 812 pada meteran prabayar Anda. Hubungi 812 pada meteran prabayar Anda. Tekan enter.

Kode 812 yang anda masukkan akan mematikan suara token listrik anda untuk sementara. Namun, kode ini menimbulkan respons berbeda tergantung merek meteran Anda.

Jika meteran Anda diberi merek Hexing, alarm token Anda akan berbunyi selama 20 menit hingga satu jam. Sedangkan jika meteran Anda bermerek Itron, alarm hanya akan berbunyi selama 10 menit. 2. Kode 456

Biasanya token listrik akan mulai berdering ketika token listrik Anda sudah berkekuatan 20 kwh. Ini adalah batas minimum token listrik untuk setiap rumah tangga yang ditetapkan oleh PLN. Jadi, ketika token Anda dikurangi menjadi 20 kwh, alarm Anda akan berbunyi.

Namun, Anda dapat mengubah suara ini menjadi token sesedikit yang Anda inginkan. Tekan kode nomor 456 dan kode kwh minimum. Masukkan kode “45610” jika Anda ingin daya minimal 10 kW sebelum alarm daya berbunyi. Tekan enter”. Anda bebas memilih batas minimum yang diinginkan. 3. Isi token listrik.

Hal terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengisi ulang token listrik sebelum kehabisan. Token hampir habis karena bunyi alarm listrik Anda.

Nah, agar alarm token kamu tidak berbunyi lagi, segera isi ulang token listrik kamu. Token listrik dapat diisi ulang dengan minimal pembelian Rp 20 ribu. Alasan dering token listrik

Selain kehabisan token listrik, kendala teknis juga dapat memicu alarm pada token listrik.

Jika Anda merasa sudah membayar atau mengisi ulang token listrik, namun alarm token masih berbunyi, mungkin ada masalah teknis pada meteran Anda. Jika hal ini terjadi, Anda dapat menghubungi atau melaporkan kantor PLN terdekat.

Anda juga dapat melakukan pengaduan melalui telepon ke PLN setelah kode area layanan Anda nomor 123.

Anda dapat menentukan riwayat permasalahan dan PLN akan memandu Anda melalui telepon atau mengirimkan teknisi ke rumah Anda untuk memberikan solusi atas permasalahan Anda.

Nah itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mematikan suara alarm toke listrik rumah anda.

Tentu saja cara ini tidak dapat memblokir suara token elektronik secara permanen. Segera isi ulang token listrik Anda jika Anda tidak ingin listrik rumah Anda mati sewaktu-waktu karena masa berlaku token habis.

Putri Angita Vindhini Nigroha.

Pilihan Editor: Cara Mudah Mengubah Meter Listrik Menjadi Token Listrik

PT PLN (Persero) mendukung hilirisasi mineral dengan menyediakan tambahan listrik sebesar 60 megavolt-ampere (MVA) untuk pabrik peleburan tembaga PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur. Baca selengkapnya

PT PLN (Persero) memiliki program Gelegar Maksi (Transaksi Maksimal) untuk seluruh pelanggan PLN Mobile. Baca selengkapnya

Jinten O. Inc. Siap membantu PLN meningkatkan rantai pasokan dan infrastruktur LNG. Bergerak menuju energi hijau. Baca selengkapnya

Tercatat ITPLN memiliki empat fakultas, satu sekolah pascasarjana dan satu sekolah profesi, serta 17 program studi pada jenjang sarjana, magister, dan diploma. Baca selengkapnya

Untuk persiapan Pilkada 2024, PLN telah mencatatkan strategi lokasi dan peralatan pemilu. Baca selengkapnya

PLN berkomitmen menyediakan energi bersih untuk Balap Motor Perahu F1 Danau Toba. Dua proyek pembangkit listrik tenaga air kecil telah dibangun. Baca selengkapnya

Dalam satu tahun, PLN berhasil menurunkan peringkat risiko ESG sebesar 8 poin menjadi 30,3 pada tahun 2023. Baca selengkapnya

Sejumlah komisaris BUMN mengundurkan diri dari jabatannya karena mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Beberapa berjalan pada 02 dan 03. Baca selengkapnya

PT PLN (Persero) dan Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO), badan usaha milik negara di Tanzania, Afrika Timur, tengah memperkuat kerja sama kerja sama di sektor ketenagalistrikan dan energi terbarukan di Afrika. Baca selengkapnya

Pada tahun 2023, kapasitas produksi listrik meningkat menjadi 4 ribu 182,2 MW. Tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi dan anggaran perusahaan. Baca selengkapnya