Arsip Tag: DPR RI

Once Ajak Masyarakat untuk tidak Golput

REPUBLIK.CO.ID, JAKARTA — Musisi pribumi Kan Mekel mengajak seluruh lapisan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (PEMILU) 2024 untuk menentukan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

Saat dihubungi, Selasa (13/2/2024) malam, ia mengatakan, “Menurut saya, semua orang harus ikut memilih karena semua orang punya hak yang sama dan kita akan mendapatkan pemimpin yang tepat nanti ketika kita bersatu untuk memilih pemimpin yang tepat”. .

Menurutnya, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tidak ada gunanya. Dan yang dikhawatirkan adalah pemungutan suara ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih kemenangan.

Dalam memilih pemimpin masa depan Indonesia, menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memilih. Dimulai dari perdebatan yang sedang berlangsung antara calon presiden dan calon wakil presiden.

Kompetisi debat ini dapat dijadikan referensi masyarakat untuk menentukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun ke depan.

“Dalam memilih, gunakan akal dan pengertian yang cukup, jangan hanya emosi, dan yang terpenting, dalam memilih, jangan mengikuti orang yang punya tujuan atau kepentingan pribadi, misalnya kariernya,” Kapan, yang merupakan Caleg dari PDI Perjuangan (calon legislatif) DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

Selain itu, kemauan untuk memilih calon presiden juga sangat penting, bahkan masyarakat tidak hanya berhati-hati dan impulsif dalam memilih jabatannya untuk mengambil keputusan lima tahun ke depan.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional. 204.807.222 pemilih.

Sebanyak 18 partai politik nasional akan mengikuti pemilu 2024, yaitu (secara berurutan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai PDI Parjuwangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Indonesia Bersatu. (PSI), Partai Perindo, Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, ada 6 partai politik lokal yang ikut serta: Partai Nangro Aceh, Partai Atzeh Buysaboh Itu dan Generasi Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Aceh Sejahtera, dan Partai Kemerdekaan Aceh. Partai Persatuan.

Pada saat yang sama, ada tiga pasangan yang mengikuti Pilpres dan Wakil Presiden, yakni Anees Baswedan-Muhaimin Iskandar Seri Nomor 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Seri Nomor 2, dan Ganjar Pranovo-Mahfud MD. Nomor seri 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, pemungutan suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan digelar pada 15 Februari hingga 2022. 20 Maret 2024.

Heboh Pinjol UKT di ITB, Prof Zainuddin Minta Perhatian Pemerintah

Korire Staurant Jakarta – Anggota Komisi

Perwakilan mahasiswa ditangkap Pinjol Senin (29/1) lalu di Kota Bandung. Jalan Sulanjana Demonstrasi kembali digelar di depan gedung Rektor ITB.

Baca juga: Kelompok Nasional AMIN Kritik Kebijakan ITB yang Memberikan Biaya Pendidikan Melalui Pinjaman.

Prof. Zainuddin Maliki Anggota Komisi X DPR RI. Foto: Sumber Korire Staurant

Protes ini merupakan dampak dari kebijakan kampus yang mendukung perusahaan pinjaman Danacita untuk hanya membayar biaya kuliah atau UKT bagi mahasiswa ITB.

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Bansos Rp 11 T Saat Pemilu 2024; Anie berkata:

Prof. Zainuddin menilai, keputusan ITB untuk menggunakan pembayaran UKT secara online bukanlah solusi yang tepat.

“Pertama, peminjaman terkesan ekonomis. Selain itu, peminjaman membebani mahasiswa dengan hutang pinjaman yang tidak mudah bagi mahasiswa,” kata Profesor Zainuddin Maliki, Rabu (31/1).

Baca: Apa yang dilakukan TT untuk menutupi penyidikan skandal penjualan timah dengan uang sebanyak itu di gudang

Kasus Pinjole muncul karena mahasiswa ITB tidak bisa mengisi Formulir Perencanaan Studi (FRS) di Sistem Informasi Mahasiswa (SIX).

Mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT atau BPP semester I Tahun 2023/2024, sepanjang ingin mencicil melalui pinjaman online, diminta oleh Perguruan Tinggi untuk berhenti studi atau melanjutkan studi.

Perwakilan PAN ini mengatakan, persoalan pinjaman ITB ini patut menjadi perhatian pemerintah.

Banyaknya mahasiswa yang terlilit hutang pendidikan dan pinjaman menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan tinggi di negeri ini secara penuh.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran khususnya untuk pendidikan tinggi merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah.

Seorang politisi dari Jawa Timur mengatakan pemerintah harus menemukan kebijakan yang memungkinkan pendidikan tinggi namun terjangkau.

Model penyaluran APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen yang berjumlah lebih dari Rp 600 triliun dapat memberikan pendidikan yang berkualitas namun terjangkau jika dilaksanakan secara bernilai. Dia berkata.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan, program pembiayaan melalui KIP Kuliah atau KIPK bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang mendapat pinjaman sekolah.

Ia juga mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang program KIP jika anggarannya rendah. Dalam hal ini KIPK diberikan hanya untuk biaya pendidikan saja, tanpa biaya hidup.

Dengan demikian, dapat disisihkan Anggaran yang dapat digunakan untuk menambah jumlah penerima KIPK.

“KIPK hanya berupa biaya pendidikan mahasiswa nasional,” kata Prof Zainuddin.

Di sisi lain, pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap perguruan tinggi swasta.

“Sebagai wujud komitmen dan perhatian terhadap perguruan tinggi swasta, KIPK tetap didukung oleh biaya sekolah dan uang dana,” ujarnya. (minyak/Korire Staurant)