Arsip Tag: Blok Masela

Elemen Rakyat Maluku Kompak Mendesak Pusat Jaga Komitmen soal Blok Masela

Korire Staurant – AMBON – Berbagai elemen masyarakat Maluku mengingatkan pemerintah pusat untuk menjaga komitmen politik terhadap pengembangan pabrik blok Masela (pantai).

Hal ini sejalan dengan janji pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi pada 23 Maret 2016 di Bandara Supadio Kalimantan Barat.

Baca Juga: Dear Presiden Jokowi, Permintaan Masyarakat Maluku terhadap Blok Masela

Selain itu, pembangunan Pabrik Pengolahan Tanah Blok Masela menjadi harapan besar bagi masyarakat Maluku untuk keluar dari kemiskinan.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Maluku Sebagai Pusat Pembangunan Ekonomi Nasional” yang diluncurkan Yayasan Solidaritas Nusantara di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura pada Rabu (7/2).

Baca Juga: Angelina Pattiasina: Blok Masela Tak Bisa Dikelola Seperti Gaya Kolonial

Rektor Universitas Pattimura Prof Amban yang mengawali diskusi. Freddie Leiwakabessy, Direktur Yayasan Solidaritas Kepulauan, melengkapi pemaparan yang disampaikan oleh Tokoh Maluku Dipl.-Oek. Kepada Angelina Patty.

Juga bernama mantan Rektor Prof. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi. Dr. J.M. Saptenno, Prof. John Riary, Prof. Bukan Sahusilavan, Dr. Manaf Tatwa (moderator), Mus Uneputti, Vekki Saberlele, Ida Hehanusa, pekerja HMI, Kohati, KKT dan tokoh masyarakat MBD.

Baca Juga: Angelina: Oligarki Tumbuh, Konsentrasi Ekonomi di Tangan Segelintir Orang

Bersamaan dengan itu, banyak guru, akademisi, aktivis pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, aktivis buruh, tokoh agama, tokoh masyarakat dll hadir di Ambona. Disana ada

Mjila dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Kilang Blok Masela tidak bisa ditawar lagi karena merupakan katalis utama bagi pembangunan ekonomi Maluku.

Menurutnya, dorongan besar seperti Block Plant Masela bisa mengangkat Maluku keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Angelina mengatakan kilang tersebut akan memberikan peluang bagi berkembangnya industri petrokimia di Maluku.

“Jangan ulangi kesalahan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di maluku, padahal di maluku tidak ada satu industri pun. Patut kita belajar dari pengalaman Bula yang terjebak kemiskinan padahal sektor manufaktur. Tentang penyalahgunaan sumber daya alam,” kata Angelina.

Angelina mengatakan, pengelolaan Blok Masela saat ini meliputi Inpex, Pertamina, dan Petronas.

Dengan struktur baru ini, menurut Angelina, ada upaya pemerintah untuk mengelola gas Masela melalui kombinasi darat dan laut.

Penanganan seperti itu patut ditolak karena hanya masalah waktu saja, misalnya efisiensi, gas Masela akhirnya ditangani melalui sistem flotasi.

Kita tidak boleh mudah percaya pada perubahan seperti itu. Mereka hanya memindahkannya dari darat ke laut, bukan memindahkan semuanya ke laut. Itu sebabnya kita semua perlu bekerja sama untuk melindunginya,” kata Angelina.

Angelina mengatakan pengalaman blok Tanguh di Papua patut menjadi pembelajaran penting, dimana tidak ada industri di Papua yang memanfaatkan kekurangan gas.

Hal ini tidak boleh terulang di Blok Masela, sehingga kita harus memikirkan untuk memiliki industri yang berbeda di Maluku sehingga Maluku tidak menjadi konsumen produk akhir namun menjadi produsen produk akhir. 3 Permohonan Masyarakat Maluku

Terkait rencana pemerintah membangun kilang minyak di darat dan lepas pantai, Angelina mengatakan pihaknya telah mengumpulkan petisi dari masyarakat Maluku dan mendapat dukungan luas. Dalam petisinya, pemerintah menuntut tiga poin.

Dalam acara tersebut, pejuang Maluku Rhys Mahu membacakan petisi masyarakat Maluku yang disampaikan SH. Permohonan tersebut setidaknya memuat tiga persyaratan.

Pertama, Presiden RI diminta untuk terus dan tetap teguh pada komitmennya terhadap pembangunan 100 persen pabrik Blok Masela di lepas pantai sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2016 dan peresmian Merah Putih. Jembatan Ambon pada 4 Maret 2016. Pada bulan April. Karena resolusi tersebut tidak mengakui penggabungan kilang minyak di darat dan lepas pantai, maka kilang-kilang tersebut tidak boleh dikembalikan ke laut.

Kedua, pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan yang terkait dengan industri minyak dan gas di Maluku, termasuk industrialisasi sektor perikanan dan sumber daya alam lainnya untuk memastikan industri tersebut dikembangkan dan dibangun di Maluku sebagai bagian dari blok gas Masela. upaya hilirisasi di Maluku, minyak, nikel dan mineral lainnya.

Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya alam di Maluku dikelola untuk memutus rantai kemiskinan yang ada.

Ketiga, pemerintah harus memastikan hak-hak penduduk asli Maluku terlindungi di darat dan laut, terutama jika ditegakkan di wilayah tersebut.

Masyarakat adat tidak boleh terusir dari lingkungan dan tanah leluhurnya demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di belahan dunia lain.

Angelina mengatakan penerbitan tanda tangan fisik atas permintaan masyarakat akan tetap menjaga keberadaan pabrik kering blok Masela dan menolak penggabungan darat-laut.

Angelina mengatakan, keinginan untuk mengembangkan kilang di darat memang sejalan dengan semangat pemerintah, sehingga heran jika ada pejabat pemerintah yang mencoba berperan dalam pengembangan kilang blok Masela di akhir periode ini.

“Perlu kita ingatkan kepada pemerintah untuk tidak main-main, karena semua orang di Maluku mengetahui komitmen pemerintah untuk membangun kilang di darat, sehingga perubahan apa pun yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan Maluku pasti akan membawa manfaat yang tiada habisnya. Ini tidak baik. Untuk pengembangan investasi ,” kata Angelina.

Mantan anggota KHDR RI ini mengatakan, keinginan mengembangkan kilang merupakan hal yang wajar karena masyarakat Maluku berhak menikmati kesejahteraan sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia.

Maluku tidak membutuhkan kekayaan dari daerah lain. Maluku dimiskinkan sebagai sumber kekayaan alam, karena kekayaan dibawa dari Maluku ke berbagai tempat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah lain.

Menurut SKK Migas, investasi di blok Masela mencapai Rp324 triliun, jelas Angelina. Pendapatan pemerintah dari blok Masela sangat besar, sekitar Rp 586 triliun.

Sedangkan maluku sekitar 39,5 triliun tersebar di Maluku. Angelina mengatakan pemerintah harus bertindak adil karena Maluku merupakan daerah tertinggal dan miskin. Episode Block harus menjadi dorongan besar untuk mengangkat Maluku keluar dari kemiskinan.

Angelina berharap kehadiran pabrik blok Masela dapat memberikan peluang bagi berkembangnya industri berbasis gas di Maluku. Sektor ini jelas akan memberikan dampak perekonomian yang sangat besar, membuka peluang usaha yang sangat besar.

Hal ini berarti bahwa Maluku tidak terlalu padat penduduknya dan dengan adanya industri di Maluku, maka maluku mampu untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, ada pula elite yang hanya puas dengan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidak mengubah apa pun.

Jika besaran PDRB rendah maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berpengaruh. Besaran PDRB Maluku sangat kecil dibandingkan daerah lain, sehingga indikator pembangunan hanya sekedar capaian saja, namun tidak meningkatkan perekonomian masyarakat.

Angelina menjelaskan, intinya distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dengan demikian, jika aturan mengenai masalah ini tidak diubah, maka Maluku akan tetap berada dalam kemiskinan karena sistem tersebut akan mempersulit Maluku untuk keluar dari kemiskinan karena adanya praktik yang tidak adil. (sam/jpnn) Ayo tonton juga video ini!