Bappenas Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Aktif Dorong Kebijakan Sadar Risiko

Wecome Korire Staurant di Portal Ini!

Korire Staurant – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendukung perumusan kebijakan dengan pendekatan sadar risiko. Bappenas Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Aktif Dorong Kebijakan Sadar Risiko

Dengan menggunakan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan dapat mengurangi dampak risiko sehingga dapat melaksanakan tujuan perencanaan dengan lebih baik.

Perencana Spesialis Madya Bappenas, Novi Mulia Ayu menjelaskan risiko terciptanya ketidakpastian dalam mencapai tujuan perencanaan pembangunan. Lanjutkan menelusuri artikel selengkapnya di bawah ini.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan yang berbasis pada kesadaran risiko, saat ini Papenas sedang menyusun regulasi untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Ganjar-Mahfud Pakai Beskap Ramah Lingkungan di Kirab Hajatan Rakyat Solo

“Dengan adanya peraturan ini, kami berharap setiap kebijakan organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko dalam mencapai tujuan, sasaran, dan pengelolaan risiko,” kata Novy dalam diskusi bertajuk “Melepaskan Kekuatan Pemuda dalam Membentuk Masa Depan: Partisipasi Generasi Muda dan Pengambilan Kebijakan.” Berdasarkan Risk Awareness yang baru-baru ini dilakukan oleh Komunitas Informatif Risiko (Masindo) di Jakarta.

Prinsip berbasis kesadaran risiko dapat diterapkan tidak hanya dalam penyusunan rencana pembangunan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Novy mencontohkan prinsip tersebut mungkin bisa diterapkan oleh para perokok dalam upaya berhenti merokok.

Untuk melakukan hal ini, perokok dewasa harus fokus pada pencapaian tujuan yang telah mereka tetapkan sambil menghadapi risiko yang mungkin menghalangi mereka mencapai tujuan tersebut.

“Jadi begitu Anda sampai di sana (untuk berhenti merokok), Anda secara otomatis menghargai berbagai ketidakpastian yang ada dalam mencapai tujuan tersebut.” Harapannya adalah setelah diskusi tentang Macinto ini, masyarakat akan menjadi lebih peduli, meningkatkan kesadaran dan mengembangkan saluran atau memberikan masukan yang konstruktif. masukan dalam proses pembuatan kebijakan sadar risiko,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Masinto Dimas Sailendra Ranathirexa sepakat pengambilan kebijakan harus dilandasi kesadaran risiko.

Selain itu, pengambilan kebijakan juga harus didasarkan pada kajian ilmiah dan informasi ilmiah agar pengambilan keputusan tepat sasaran. Melalui hal ini, masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dimas mencontohkan meningkatnya kebiasaan merokok menjadi tantangan pemerintah dalam menurunkan angka penyakit akibat merokok.

“Berhenti merokok merupakan tantangan bagi perokok dewasa karena tidak mudah untuk dilakukan. Banyak negara saat ini berusaha mencari solusi pelengkap untuk mengatasi masalah prevalensi merokok. Pendekatan untuk mengurangi risiko tembakau melalui penggunaan produk tembakau alternatif dapat dilakukan. dipelajari oleh pemerintah,” lanjutnya.

Demas mengatakan, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif memiliki faktor pengurangan risiko karena penggunaannya tidak melalui proses pembakaran sehingga tidak menghasilkan TAR.

Studi-studi ini dikutip oleh banyak negara untuk mengembangkan strategi mengurangi risiko tembakau.

“Indonesia mungkin merujuk pada banyak negara maju seperti Jepang, Selandia Baru, dan Inggris yang menerapkan kebijakan kesadaran risiko melalui penggunaan produk tembakau alternatif. “Tujuannya untuk menurunkan prevalensi merokok melalui pendekatan risiko rendah,” jelasnya.

Dimas juga meyakini seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan yang sadar risiko. Bappenas Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Aktif Dorong Kebijakan Sadar Risiko

Ambisi di bidang kebijakan publik dapat mendorong perubahan sosial dan lingkungan yang positif melalui tindakan nyata seperti gerakan kolektif lingkungan hidup atau kampanye media sosial.

Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetio juga menganjurkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Dengan melibatkan masyarakat maka akan memberikan perspektif berbeda dalam pengurangan risiko, misalnya dari perspektif konsumen hingga ilmuwan.

“Hasilnya yang utuh kemudian dikembangkan bersama pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah seringkali melibatkan masyarakat dalam regulasi hanya melalui sosialisasi saja,” ujarnya. Pemerintah memberikan bantuan Rp30 miliar kepada petani terdampak banjir di Jateng, detailnya di sini Kementerian Pertanian (Kemendan) untuk petani terdampak banjir di Jawa Tengah Total telah disediakan Rp 30 miliar.Korire Staurant 13 Februari 2024